Banjar Raya Post, BANJARBARU — Perbedaan data luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perbedaan angka ditemukan antara laporan pemerintah pusat, BPBD Kalsel, hingga pemerintah kabupaten.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto meminta seluruh instansi menggunakan satu basis data agar perkembangan penanganan karhutla tidak menimbulkan perbedaan informasi.
Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan karhutla di Posko Karhutla BPBD Kalsel, RSJ Sambang Lihum, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Rabu (23/9/2026). Rapat turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, kepala daerah serta sejumlah kepala SKPD dari tingkat provinsi dan kabupaten.
Suharyanto menyoroti laporan penanganan karhutla pada 15–21 September 2026. Berdasarkan data yang diterima BNPB, sebanyak 62,15 hektare lahan telah tertangani dalam periode tersebut. Namun, angka penanganan meningkat menjadi 111,46 hektare pada 22 September 2026. Menurut dia, capaian terbaru tersebut juga perlu masuk dalam pelaporan agar perkembangan penanganan di lapangan tergambar secara utuh.
“Data ini harus satu pintu. Jangan sampai penanganan di lapangan sudah luar biasa, tetapi tidak tersampaikan dalam laporan,” kata Suharyanto.
Perbedaan juga terlihat pada data titik panas dan kebakaran nyata. Suharyanto menyebut BNPB menerima data 68 hotspot dan 46 fire spot (FS), sedangkan laporan yang disampaikan BPBD Kalsel mencatat 30 FS. Ia meminta angka tersebut segera diselaraskan dan dirinci berdasarkan sumber serta metode penghitungan yang digunakan masing-masing instansi. “Saya tidak mempermasalahkan adanya perbedaan data. Tetapi setelah ini tolong disamakan dan dirinci,” tegasnya.
Perbedaan lebih mencolok muncul pada data luas lahan terbakar. Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto menyebut data yang dimiliki pemerintah daerahnya mencapai 893 hektare. Angka tersebut berbeda dengan data BPBD Kalsel yang, menurut dia, mencapai sekitar 2.950 hektare.
Rahmat mengatakan, dari 223 kejadian karhutla yang tercatat di Tanah Laut, penanganan baru mencakup sekitar 189 hektare. Sejumlah lokasi disebut sulit dijangkau, sementara keterbatasan anggaran juga menjadi kendala.
Di tingkat provinsi, data Pusdalops BPBD Kalsel per 22–23 September 2026 mencatat total luas lahan dan hutan terdampak karhutla mencapai 23.560,57 hektare.
Penanganan diprioritaskan di sejumlah lokasi, antara lain Gutung Damar Banjarbaru dengan luas terdampak 960,22 hektare, kawasan Hutan Lindung 1.071,22 hektare, serta Pengayuan Banjarbaru 549,7 hektare.
Angka tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan data penanganan yang disampaikan BNPB. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah sepakat melakukan penyelarasan data sebagai dasar evaluasi dan penentuan operasi di lapangan.
Sementara itu, BNPB mengevaluasi efektivitas penggunaan helikopter water bombing. Suharyanto menyebut kemampuan pemadaman dari udara sangat bergantung pada lokasi dan jarak sumber air.
Berdasarkan evaluasi BNPB, penanganan melalui water bombing dapat mencapai sekitar 5–10 hektare, tetapi pada kondisi tertentu hanya sekitar 1 hektare. Tahun sebelumnya, menurut BNPB, penanganan melalui satgas darat di Kalsel mencapai lebih dari 93 hektare, sedangkan water bombing sekitar 17,5 hektare.
“Penanganan paling maksimal tetap dilakukan satgas darat,” kata Suharyanto.
Pada 23 September 2026, BNPB mencatat luas lahan yang masih harus ditangani mencapai 49,10 hektare. Suharyanto meminta capaian pemadaman harian terus ditingkatkan dan tidak berhenti hanya karena angka penanganan pada satu hari sudah meningkat. Ia juga mengingatkan agar kondisi karhutla Kalsel tidak kembali seperti 2023, ketika wilayah tersebut mencatat tingkat kebakaran tinggi dibandingkan sejumlah provinsi lain di Kalimantan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, perbedaan serupa juga ditemukan dalam data yang diterima melalui Sistem Informasi Deteksi Dini dan Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi).“Data memang harus satu pintu dan riil dengan kondisi di lapangan. Ini menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Raja Juli juga menekankan pentingnya penguatan pasukan darat, terutama ketika kondisi cuaca belum mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel HM Syarifuddin mengatakan pemerintah provinsi akan menyelaraskan data dengan pemerintah pusat dan daerah. “Siapa pun yang ditanya mengenai data harus menggunakan satu data. Ini menjadi evaluasi kami karena data sangat diperlukan,” ujarnya.
Menurut Syarifuddin, penanganan karhutla di Kalsel saat ini dilakukan bersama TNI, Polri, relawan dan masyarakat dengan total 3.500 personel. Namun, perbedaan angka antarinstansi menunjukkan perlunya pembenahan sistem pelaporan agar data yang digunakan untuk mengambil keputusan memiliki rujukan yang sama. (WAN/ELF)
Komentar